IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH(Studi Kasus tentang Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai pemungutan retribusi parkir yang saat ini masih menghadapi kendala efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap informan dari unsur Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, juru parkir, serta masyarakat pengguna jasa. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan praktik tata kelola parkir di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuantitas petugas mencukupi, kualitas akuntabilitas masih rendah akibat mekanisme setoran manual, kurangnya pemahaman tupoksi SDM, serta sinkronisasi data potensi yang belum presisi. Meskipun transformasi digital dan sistem zonasi mulai diadopsi sebagai solusi strategis transparansi, masih terdapat celah manipulasi dalam sistem konvensional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menuntut adanya edukasi publik yang masif, integrasi infrastruktur digital, serta penegakan aturan yang konsisten. Partisipasi aktif masyarakat dalam meminta karcis resmi dan peningkatan kesejahteraan juru parkir menjadi kunci utama untuk memutus praktik ilegal serta meminimalisir kebocoran pendapatan daerah guna mendukung pembangunan Kota Tasikmalaya yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Akuntabilitas Fiskal.

Abstract

This research aims to identify and analyze the implementation of the Tasikmalaya City Regional Regulation regarding Regional Taxes and Levies, specifically within the context of parking levy collection, which currently faces effectiveness constraints. The research method employed is qualitative, with data collection techniques including observation, documentation, and in-depth interviews with informants from the Department of Transportation, the Regional Revenue Agency, parking attendants, and service users. Data analysis was conducted descriptively to evaluate the alignment between regulations and field-level parking governance practices.

The results indicate that although the quantity of personnel is sufficient, the quality of accountability remains low due to manual deposit mechanisms, a lack of understanding regarding human resource duties and functions, and imprecise synchronization of potential data. While digital transformation and zoning systems have begun to be adopted as strategic solutions for transparency, loopholes for manipulation still persist within the conventional system. This study concludes that successful policy implementation demands massive public education, integrated digital infrastructure, and consistent law enforcement. Active community participation in requesting official receipts and improving the welfare of parking attendants are key factors in breaking illegal practices and minimizing regional revenue leakage to support the sustainable development of Tasikmalaya City.

Keywords: Policy Implementation, Parking Levy, Fiscal Accountability.