IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Authors

  • Asep Yayat STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
  • Rustandi STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
  • Ade Iskandar STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah oleh BPKPD Kabupaten Tasikmalaya di tengah tantangan diskoneksi perencanaan-penganggaran, rendahnya kemandirian fiskal, dan pengelolaan aset yang belum optimal. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data model interaktif, penelitian ini membedah dinamika lapangan secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan baik pada dimensi kondisi lingkungan dan hubungan antarorganisasi berkat stabilitas politik serta koordinasi rutin. Namun, hambatan serius ditemukan pada aspek sumber daya, khususnya keterbatasan jumlah pegawai, anggaran operasional, dan infrastruktur teknologi informasi. Meskipun agen pelaksana menunjukkan profesionalisme dan kepatuhan prosedur yang kokoh, ketergantungan pada verifikasi manual masih tinggi. Kesimpulannya, penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel memerlukan langkah strategis berupa percepatan sertifikasi aset, penguatan basis data digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna merespons dinamika eksternal secara efektif.

 

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

Abstract

This research analyzes the implementation of Regional Financial Management Systems and Procedures policies by the BPKPD of Tasikmalaya Regency amidst challenges such as planning-budgeting disconnection, low fiscal independence, and suboptimal asset management. Utilizing a qualitative method with an interactive model data analysis technique, this study comprehensively dissects field dynamics.

The results indicate that implementation has proceeded well regarding environmental conditions and inter-organizational relationships, thanks to political stability and routine coordination. However, serious obstacles were found in the resource aspect, specifically the limited number of personnel, operational budgets, and information technology infrastructure. Although implementing agents demonstrated strong professionalism and procedural compliance, reliance on manual verification remains high.

In conclusion, strengthening transparent and accountable financial governance requires strategic steps, including the acceleration of asset certification, the reinforcement of digital databases, and the enhancement of human resource capacity to respond effectively to external dynamics.

 

Keywords: Implementation, Regional Financial Management, BPKPD Tasikmalaya Regency.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dunn, William N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach. New York: Routledge.

Elsye, Rosemary. (2013). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Terhadap Penerimaan BPHTB di Kota Bandung. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 4(2), 50-65.

I Wayan Kamasan, dkk. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual di Kabupaten Badung. Jurnal Akuntansi, Vol. 9(1), 40-55.

Kurniati, Yati, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12(1), 15-30.

Laoli, Minta Indah, dkk. (2022). Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Nias. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 5(3), 30-45.

Laili, Nia Azza. (2014). Implementasi E-Payment Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 2(2), 85-100.

Mamesah, D. J. (1995). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Norhikmah. (2024). Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Kota Banjarbaru. Jurnal Manajemen Publik, Vol. 10(1), 70-85.

Pasi, Novlentina, dkk. (2017). Implementasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Jurnal Keuangan Daerah, Vol. 6(2), 10-25.

Permadi, Rahmat, dkk. (2023). Implementasi SIPD Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di BPBD Muratara. Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 7(1), 20-35.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rumondor, Merlyn Delly, dkk. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Ekonomi, Vol. 11(2), 100-115.

Siregar, Baldric. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Salemba Empat.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Downloads

Published

27-01-2026

Issue

Vol. 4 No. 02 (2026): JURNAL STIA YPPT PRIATIM TASIKMALAYA

Section

Articles

License

Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmiah Koordinasi

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal yang berfokus pada administrasi niaga (bisnis) dan administrasi negara (publik) memiliki berbagai cakupan yang mencakup penelitian dan pemikiran di bidang yang relevan:

Jurnal Ilmiah STIA YPPT TASIKMALAYA

    • Ilmu Administrasi Publik
      • Kebijakan dan Manajemen Publik
    • Ilmu Administrasi Niaga
      • Bisnis dan Kewirausahaan
    • Ilmu Pemerintahan
    • Ilmu Sosial Lainnya

      • Ekonomi dan Bisnis

Jurnal Ilmu Administrasi Negara

    • Kajian Kebijakan Publik

    • Penelitian dan Telaah Teoritis dalam Ilmu Administrasi Negara

 

How to Cite

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. (2026). Jurnal Ilmiah Koordinasi, 4(02), 284-297. https://jurnal.stiaypptpriatim.ac.id/index.php/koordinasi/article/view/153

Most read articles by the same author(s)