IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

ABSTRAK

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Kabupaten Tasikmalaya. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah, salah satunya di bidang ketertiban dan keamanan pedagang kaki lima dengan ketentuan yang bersifat material. Dasar penelitian ini adalah selama penelitian ditemukan beberapa kejanggalan, misalnya “Satuan Polisi Pamong Praja kurang dalam menyebarluaskan ketentuan-ketentuan teritorial kepada pedagang kaki lima” dan “tidak adanya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewajiban dan kemampuannya dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Singaparna”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban dan Keamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Informan berjumlah tujuh orang, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan metode observasi. Metode yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan sebagai bagian dari analisis data. Meskipun terdapat faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Ketertiban dan Keamanan Umum Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya sudah terlaksana dengan cukup baik..

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The issue of street vendors is one that local governments must address, and Tasikmalaya Regency is one of them. The Common Help Police Unit is a provincial device that completes territorial government undertakings, one of which is in the field of public request and security for road merchants with material guidelines. The foundation of this study is that during the investigation, a few peculiarities were found, for example, "The Common Help Police Unit is deficient in spreading Territorial Guidelines to road sellers" and "the absence of Common Assistance Police Unit in doing their obligations and capabilities in controlling road merchants in Singaparna Market". The reason for this study was to learn about the execution of the Tasikmalaya Rule Territorial Unofficial law Number 3 of 2014 concerning Public Request and Security by the Common Help Police Unit. With a qualitative approach, descriptive research was used. There are seven informants, and data were gathered through interviews, documentation studies, and observation methods. through data reduction, data display, and drawing conclusions as part of data analysis. Although there are supporting and inhibiting factors for the implementation of local government policies, the findings of this study indicate that the Policy on Public Order and Security for Street Vendors in Tasikmalaya Regency is being implemented quite well.

Keywords: Policy Implementation, Public Order and Security, , Street Vendors.