HUBUNGAN KOORDINATIF PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(STUDI DI KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS)

Authors

  • Nana Rohana STISIP Tasikmalaya
  • Sundawa Bachtiar STISIP Tasikmalaya
  • Yesi Nur Asyah STISIP Tasikmalaya

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan koordinatif telah berjalan, namun belum optimal. Koordinasi masih didominasi pola administratif dan bersifat reaktif, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring pembangunan. Faktor yang memengaruhi koordinasi meliputi komunikasi, kapasitas aparatur, kepemimpinan, dan mekanisme kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi melalui peningkatan komunikasi, kapasitas SDM, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Koordinasi, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa, Pembangunan Daerah

  

Abstract

This study aims to analyze the coordinative relationship between sub-district and village governments in the implementation of regional development in Rajadesa Sub-District, Ciamis Regency. The research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using an interactive model.The results indicate that the coordinative relationship has been implemented, but has not yet been optimal. Coordination is still dominated by an administrative and reactive pattern, particularly in the stages of planning, implementation, and monitoring of development. Factors influencing coordination include communication, the capacity of government apparatus, leadership, and institutional mechanisms. This study recommends strengthening coordination through improving communication, enhancing human resource capacity, and establishing more systematic and sustainable coordination mechanisms.

Keywords: Coordination, Sub-District Government, Village Government, Regional Development

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Teori

Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). Decentralization and development: Policy implementation in developing countries. Beverly Hills: Sage Publications.

Dwiyanto, A. (2012). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Eko, S. (2014). Desa membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Gulick, L. (1937). Notes on the theory of organization. New York: Institute of Public Administration.

Handayaningrat, S. (2002). Administrasi pemerintahan dalam pembangunan nasional. Jakarta: Gunung Agung.

Handayaningrat, S. (2006). Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen. Jakarta: Gunung Agung.

Henry, N. (1995). Public administration and public affairs. New Jersey: Prentice Hall.

Hidayat. (2021). Implementasi fungsi koordinasi dalam pemerintahan daerah. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 145–158.

Kooiman, J. (2003). Governing as governance. London: Sage Publications.

Lestari. (2020). Koordinasi pemerintahan desa dalam pembangunan partisipatif. Jurnal Pemerintahan Desa, 5(1), 33–49.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Ndraha, T. (2011). Ilmu pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurhasanah. (2022). Hubungan kerja kecamatan dan desa dalam tata kelola pemerintahan lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 61–78.

Peters, B. G. (2010). The politics of bureaucracy. London: Routledge.

Rasyid, R. (2000). Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Rasyid. (2018). Koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Jurnal Administrasi Negara, 14(2), 101–118.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan dan Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Pembangunan ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). New York: Pearson Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 tentang pengembangan wilayah. Jakarta: Crestpent Press.

Siagian, S. P. (2009). Administrasi pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Struktur Organisasi Kecamatan.

Jurnal

Hidayat. (2021). Implementasi fungsi koordinasi dalam pemerintahan daerah. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 145–158.

Lestari. (2020). Koordinasi pemerintahan desa dalam pembangunan partisipatif. Jurnal Pemerintahan Desa, 5(1), 33–49.

Nurhasanah. (2022). Hubungan kerja kecamatan dan desa dalam tata kelola pemerintahan lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 61–78.

Rasyid. (2018). Koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Jurnal Administrasi Negara, 14(2), 101–118.

Regulasi dam Dokumen Resmi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Kecamatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa-Desa di Kecamatan Rajadesa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Kecamatan Rajadesa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kecamatan Rajadesa.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Desa Kecamatan Rajadesa.

Dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rajadesa.

Downloads

Published

28-07-2026

How to Cite

HUBUNGAN KOORDINATIF PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: (STUDI DI KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS). (2026). Jurnal Ilmiah Koordinasi, 5(01), 54-64. https://jurnal.stiaypptpriatim.ac.id/index.php/koordinasi/article/view/173